BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, baru-baru ini menyambut kehadiran sejumlah menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi profesi dalam acara Ministerial Dialogue yang merupakan bagian dari Festival Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Berdampak Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Trans Hotel Bandung pada Senin, 31 Agustus.
Pentingnya Sinergi dalam Pelayanan Hukum
Dalam sambutannya, Wali Kota Farhan menekankan bahwa forum ini merupakan kesempatan berharga untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah menciptakan layanan hukum yang terintegrasi, inklusif, mudah diakses, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami merasa sangat bahagia dapat menyambut Bapak dan Ibu sekalian dalam acara yang memiliki makna sangat penting ini,” ungkap Wali Kota Farhan dengan penuh semangat.
Menurut beliau, Ministerial Dialogue memiliki peran strategis karena tidak hanya mengumpulkan pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, serta masyarakat luas. Hal ini memberikan dimensi yang lebih dalam dalam diskusi mengenai layanan hukum.
Keterlibatan Berbagai Pihak
Keterlibatan berbagai unsur dalam forum ini sangatlah krusial. Wali Kota Farhan mencatat bahwa pelayanan administrasi hukum umum sangat berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
“Dialog tingkat tinggi ini tidak hanya dihadiri oleh para pejabat yang berkaitan dengan pelayanan hukum, tetapi juga oleh akademisi, pelaku usaha, asosiasi pengusaha, notaris, serta seluruh peserta Festival Layanan Administrasi Hukum Umum Berdampak 2026,” jelasnya.
Wali Kota Farhan juga menyebutkan pentingnya memperkuat layanan administrasi hukum seiring dengan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menata sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL).
Penataan Sektor Informal untuk Mendorong Legalitas
Dia menjelaskan bahwa penataan PKL tidak hanya bertujuan untuk menertibkan ruang kota, tetapi juga untuk membantu pelaku usaha informal agar dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha formal. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih baik.
“Kemudahan dalam administrasi hukum dapat menjadi jembatan bagi pelaku usaha informal untuk memperoleh legalitas dan akses pembiayaan,” ungkap Wali Kota Farhan.
Dia menekankan bahwa upaya yang dilakukan bukan sekadar untuk menata kota, tetapi juga untuk memastikan bahwa para pelaku usaha informal dapat beranjak ke level yang lebih formal. Oleh karena itu, kehadiran festival ini, bersamaan dengan layanan administrasi hukum umum, harus dijadikan sebagai solusi bersama.
Peluang Akses terhadap Layanan Perbankan
Wali Kota Farhan menyatakan bahwa semakin banyak pelaku usaha yang terintegrasi dalam sistem administrasi hukum, semakin besar pula kesempatan mereka untuk mendapatkan akses terhadap layanan perbankan, pembiayaan, serta program-program pemberdayaan usaha.
- Peningkatan akses terhadap perbankan.
- Peluang pembiayaan yang lebih besar.
- Program pemberdayaan usaha yang lebih banyak.
- Perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
- Transparansi dalam dunia usaha.
Langkah-langkah ini, menurut Wali Kota Farhan, sejalan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kontribusi sektor usaha formal terhadap perekonomian daerah.
Integrasi Pelayanan Publik yang Efisien
Wali Kota Farhan juga menekankan pentingnya integrasi dalam pelayanan publik antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat kelurahan. Dia menyatakan bahwa proses bisnis yang efisien, data yang valid, sumber daya manusia yang terlatih, regulasi yang mendukung, serta koordinasi antar sektor merupakan elemen penting dalam transformasi pelayanan publik.
“Secara singkat, apa yang bisa diintegrasikan, kita integrasikan. Apa yang dapat disederhanakan, kita sederhanakan. Jika ada cara untuk melakukan koordinasi antara pusat dan daerah, maka itu harus dilakukan secara kolektif,” terang Wali Kota Farhan.
Dengan pendekatan ini, Wali Kota Farhan berharap bahwa pelayanan hukum yang terintegrasi akan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Bandung. Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terkait hukum dapat diatasi dengan lebih efektif.
Festival Layanan Administrasi Hukum Umum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga platform untuk mewujudkan solusi konkret bagi masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, integrasi layanan hukum yang diharapkan dapat tercapai, memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh elemen masyarakat.
Wali Kota Farhan juga menekankan bahwa peran serta masyarakat dalam proses ini sangat penting. Keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat akan memperkuat sistem hukum dan mendukung terciptanya lingkungan usaha yang lebih baik dan lebih aman.
Mendorong Inovasi dalam Pelayanan Hukum
Selain itu, Wali Kota Farhan mengajak semua pihak untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan layanan hukum yang lebih baik. Dia menekankan bahwa inovasi dalam pelayanan hukum bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang cara kita berinteraksi dan melayani masyarakat.
“Kita perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat membantu, namun pendekatan manusiawi dalam pelayanan hukum tetap harus diutamakan,” ungkapnya.
Dengan fokus pada integrasi layanan hukum, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mereka dapat merasakan manfaat nyata dari pelayanan yang diberikan.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, Wali Kota Farhan berharap akan lahir ide-ide baru yang dapat memajukan layanan hukum di Kota Bandung. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih efisien. Mari kita bekerja sama untuk membangun Kota Bandung yang lebih baik,” ajaknya.
Dalam konteks ini, Wali Kota Farhan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat bagi tantangan yang dihadapi. Dengan semangat kolaborasi, diharapkan akan tercipta pelayanan hukum yang tidak hanya memenuhi standar tetapi juga memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Wali Kota Farhan optimis bahwa integrasi layanan hukum di Kota Bandung akan menjadi contoh bagi daerah lain. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif yang signifikan, baik dalam aspek hukum maupun ekonomi.
Dengan demikian, acara Ministerial Dialogue dan Festival Layanan Administrasi Hukum Umum ini menjadi langkah awal yang krusial dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan. Keberhasilan dari integrasi layanan hukum akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi demi tercapainya tujuan bersama.
Wali Kota Farhan menutup sambutannya dengan harapan bahwa semua yang hadir dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi yang akan membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, integrasi layanan hukum bukan hanya sekadar jargon, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh setiap warga Kota Bandung.
➡️ Baca Juga: Biskuit dan Makeup Menjadi Produk Terlaris Jelang Lebaran 2023 di Pasaran
➡️ Baca Juga: Penggeledahan KPK Terhadap Rumah Ono Surono di Bandung dan Indramayu Terungkap
