Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meningkat di berbagai wilayah di Indonesia tahun ini bukan hanya merupakan masalah lingkungan, tetapi juga berimplikasi serius terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Kerugian yang mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa dampak dari kebakaran ini merembet ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, perdagangan, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh karhutla dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapinya.
Dampak Ekonomi dari Karhutla
Salah satu konsekuensi paling terlihat dari karhutla adalah kerugian ekonomi yang signifikan. Center for Economic and Law Studies (Celios) dalam laporan mereka mencatat bahwa selama periode Januari hingga Agustus 2026, total kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai antara 39,29 hingga 123,1 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada tahun yang sama. Ini belum termasuk kemungkinan meluasnya kebakaran hingga akhir tahun, yang dapat membuat kerugian riil menjadi lebih besar.
Dengan menggunakan pendekatan yang diusulkan oleh Kiely dkk. (2021) dalam jurnal Nature Communications serta data historis dari Bank Dunia terkait krisis karhutla pada tahun 2015 dan 2019, Celios memperkirakan bahwa kerugian yang disebabkan oleh hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi bisa mencapai 29,54 triliun rupiah atau setara dengan 0,23 persen dari PDB nasional.
Aspek yang Terkena Dampak
Kerugian yang ditimbulkan oleh karhutla tidak hanya berasal dari kayu dan lahan yang terbakar. Terdapat beberapa sektor yang juga merasakan dampaknya, antara lain:
- Kontraksi dalam sektor perdagangan
- Penurunan aktivitas pertanian
- Gangguan dalam sektor akomodasi
- Pendapatan dari usaha makanan dan minuman yang terpengaruh oleh asap
- Kerugian akibat penurunan produktivitas secara umum
Dalam konteks regional, Kalimantan Barat mencatat dampak ekonomi nominal terbesar yang mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah. Diikuti oleh Papua Barat dengan kerugian sekitar 4,3 triliun rupiah, dan Nusa Tenggara Timur yang mengalami kerugian sebesar 2,8 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla kini tidak hanya menjadi isu bagi wilayah Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga telah merambah ke Indonesia bagian timur.
Penerimaan Negara dan Pajak
Selain dampak langsung terhadap ekonomi, karhutla juga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Celios memperkirakan bahwa terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak bersih daerah yang mencapai 269,86 miliar rupiah pada tahun 2026. Di antara provinsi-provinsi yang mengalami kerugian, Jawa Timur mencatatkan potensi kerugian terbesar sebesar 93,8 miliar rupiah, diikuti oleh Kalimantan Barat dengan 28,9 miliar rupiah.
Dampak fiskal ini bisa merambat ke provinsi lain, mengingat adanya keterkaitan antara sektor-sektor yang terdampak seperti industri olahan kayu, pulp dan kertas, serta furnitur. Dalam jangka panjang, kerugian ini dapat memengaruhi berbagai aspek pembangunan daerah.
Dampak Kesehatan Masyarakat
Dalam konteks kesehatan, Celios menggunakan dua skenario untuk memperkirakan dampak karhutla. Dalam skenario pertama, di mana masyarakat yang didiagnosis mengalami infeksi saluran pernapasan (ISPA) oleh tenaga kesehatan, jumlah orang yang terkena dampak diperkirakan mencapai 1,78 juta orang. Total biaya kesehatan yang ditimbulkan mencapai 9,75 triliun rupiah, yang terdiri dari biaya langsung untuk perawatan inap dan rawat jalan sebesar 7,13 triliun rupiah, serta biaya tidak langsung sebesar 2,63 triliun rupiah.
Sementara itu, jika kita mempertimbangkan masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak memeriksakan diri, jumlahnya bisa mencapai 17,4 juta orang. Dalam hal ini, total biaya kesehatan yang diperkirakan dapat mencapai 93,56 triliun rupiah, yang setara dengan 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026.
Faktor Risiko
Faktor kepadatan penduduk di daerah yang terkena dampak membuat jumlah masyarakat yang berisiko terpapar asap jauh lebih besar. Hal ini menambah kompleksitas dalam penanganan dampak kesehatan akibat karhutla. Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menekankan bahwa pergeseran karhutla ke wilayah non-gambut menuntut pemerintah untuk mengubah strategi mitigasi yang selama ini berfokus pada moratorium izin di lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan.
Menurutnya, penyebab karhutla pada tahun 2026 bukan semata-mata karena fenomena Super El-Nino, tetapi juga dipicu oleh aktivitas korporasi serta kerentanan lahan yang disebabkan oleh industri ekstraktif. Kekeringan yang berkepanjangan pun memperburuk risiko kebakaran, sehingga upaya pencegahan harus lebih holistik dan terintegrasi.
Strategi Penanganan Karhutla
Pentingnya penanganan karhutla tidak hanya terfokus pada pemadaman kebakaran yang terjadi, tetapi juga pada pencegahan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:
- Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan cara pencegahan karhutla.
- Penerapan teknologi untuk memantau kondisi lahan dan potensi kebakaran secara real-time.
- Pengembangan kebijakan yang lebih ketat terhadap izin pembukaan lahan.
- Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi risiko kebakaran.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif dari karhutla dapat diminimalkan, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Kesadaran dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks ini.
➡️ Baca Juga: Pengadaan Lahan Batal, Rencana TPST di Cipatat Bandung Barat Kandas
➡️ Baca Juga: Pegadaian Kanwil X Jabar Kolaborasi dengan UMKM untuk Penyediaan Pangan Warga
