Berita Dinas PUTR DPMPTSP KPK Rapat Dengar Pendapat RDP RDP DPRD Kabupaten Bandung

RDP DPRD Kabupaten Bandung Memanas, Terungkap Dugaan Manipulasi Aset Rancakasumba dan Sukapura

bila salsabilaApril 8, 2026

5 3 minutes read

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Bandung yang berlangsung pada Rabu, 8 April 2026, menarik perhatian publik dengan ketegangan yang tinggi. Dalam pertemuan ini, hadir perwakilan dari Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta berbagai biro hukum dan aset pemerintah daerah. Agenda utama rapat ini adalah menginvestigasi dugaan manipulasi aset yang terjadi di Desa Rancakasumba dan Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Fokus RDP: Mengungkap Fakta di Balik Manipulasi Aset

Dipimpin oleh H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I., RDP ini menjadi platform untuk mengungkap berbagai fakta yang selama ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Rapat ini dihadiri oleh Kepala DPMPTSP, H. Ben Indra, serta sejumlah pejabat dari Dinas PUTR dan Biro Aset. Kehadiran mereka menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini.

Persoalan yang Terungkap

RDP ini mengangkat dua isu utama yang dinilai sarat dengan maladministrasi dan ketidaksinkronan data aset. Hal ini menciptakan keraguan mengenai integritas pengelolaan aset pemerintah, serta menimbulkan spekulasi tentang adanya oknum pejabat yang memberikan informasi yang tidak akurat dalam pengelolaan aset daerah.

Kasus Pertama: Rancakasumba

Kasus pertama yang dibahas dalam forum ini adalah tentang Desa Rancakasumba. Dalam diskusi tersebut, terungkap adanya perbedaan data aset yang signifikan antara Dinas PUTR, Badan Pendapatan Daerah, dan DPMPTSP. Ketidaksesuaian informasi ini memunculkan dugaan kuat tentang adanya manipulasi administrasi, yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal dalam birokrasi.

Perbedaan data antara instansi pemerintah.
Dugaan manipulasi administrasi.
Lemahnya pengawasan internal.
Ketidakakuratan dalam pengelolaan data.
Potensi korupsi di kalangan pejabat.

Kasus Kedua: Sukapura

Kasus kedua yang menjadi sorotan adalah Desa Sukapura di Kecamatan Dayeuhkolot. Isu ini berhubungan dengan perubahan data tanah milik masyarakat yang digunakan untuk sekolah dasar, serta penerbitan Sertifikat Hak Guna Pakai yang dianggap bermasalah. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan aset pemerintah.

Pola Masalah yang Sama

Kedua kasus ini menunjukkan pola yang serupa, yaitu ketidaksinkronan data aset, administrasi yang tidak transparan, dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan tanah pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah yang terjadi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mencerminkan kelemahan sistem yang lebih luas dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Respons KPK Jabar Terhadap Kasus Ini

Ketua KPK Jabar, Rd. H. Piar Pratama, memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif DPRD Kabupaten Bandung yang berani membongkar persoalan yang selama ini tertutup. Dalam pandangannya, RDP ini merupakan langkah krusial untuk mengungkap fakta-fakta di balik polemik yang berkaitan dengan aset pemerintah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.

Langkah Selanjutnya

Sebagai tindak lanjut dari RDP ini, diharapkan akan ada investigasi lebih lanjut untuk mendalami dugaan manipulasi aset di Desa Rancakasumba dan Sukapura. Ini penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan keadilan, serta untuk memastikan bahwa pengelolaan aset pemerintah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Kasus manipulasi aset di Kabupaten Bandung ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan aset pemerintah secara umum. Masyarakat berharap agar langkah-langkah tegas diambil untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah dan masyarakat.

Keberanian DPRD dan KPK Jabar untuk membahas isu ini secara terbuka dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Penting untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan aset pemerintah dapat bertanggung jawab dan transparan dalam setiap tindakan mereka.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi pengelolaan aset di daerah mereka. Dengan adanya partisipasi publik dalam pengawasan, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih baik dan minim kemungkinan terjadinya manipulasi. Ini bisa dilakukan dengan cara:

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga.
Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka terkait aset publik.
Melibatkan media dalam menyebarluaskan informasi yang transparan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan aset pemerintah dapat dilakukan dengan lebih baik, demi kepentingan masyarakat dan negara. Ke depan, RDP semacam ini perlu diperbanyak agar berbagai persoalan publik dapat terdeteksi dan diatasi secara efektif.