Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui Direktorat Kenavigasian, berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di Indonesia. Salah satu langkah penting yang diambil adalah dengan menyelenggarakan Seminar Keselamatan Pelayaran Bidang Kenavigasian. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pakar dari International Organization for Marine Aids to Navigation (IALA), yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan sistem kenavigasian.
Seminar Internasional untuk Keselamatan Pelayaran
Seminar ini berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2026 di Jakarta, dan berfungsi sebagai platform untuk pertukaran informasi dan pengalaman dari berbagai belahan dunia. Tujuannya adalah untuk memperkuat penyelenggaraan sistem kenavigasian agar sesuai dengan standar internasional dan nasional yang berlaku.
Pentingnya Penguatan Sistem Kenavigasian
Direktur Kenavigasian, Hernadi Tri Cahyanto, yang hadir mewakili Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menjelaskan bahwa penguatan sistem kenavigasian perlu dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan dan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), optimalisasi layanan Vessel Traffic Services (VTS), hingga penataan dan pengembangan alur pelayaran yang aman dan efisien.
- Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- Optimalisasi Vessel Traffic Services (VTS)
- Pemutakhiran peta laut secara berkala
- Pengembangan alur pelayaran yang aman
- Evaluasi dan penataan sistem yang sudah ada
Komitmen Terhadap Standar Keselamatan Internasional
“Sistem kenavigasian merupakan elemen krusial dalam menciptakan keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa semua sistem dan layanan kenavigasian beroperasi dengan optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan secara internasional dan nasional,” tegas Hernadi.
Hernadi juga menegaskan pentingnya dukungan dari IALA dalam penguatan sistem kenavigasian di Indonesia. Kerja sama ini direncanakan berlangsung dari tahun 2024 hingga 2025, yang mencakup Technical Mission di seluruh Distrik Navigasi, penyusunan rekomendasi Strategic Plan Indonesia untuk SBNP, VTS, dan pengembangan alur pelayaran, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui IALA Academy. Kerja sama ini akan berlanjut hingga periode 2026-2028.
Workshop untuk Penilaian Risiko Pelayaran
Salah satu langkah lanjutan dari kerjasama ini adalah pelaksanaan Workshop Risk Assessment pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Metode yang digunakan adalah Simplified IALA Risk Assessment Method (SIRA) sesuai dengan IALA Guideline G1138 dan IMO Circular. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pilot project dalam penilaian risiko yang mendukung perencanaan dan evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk pada aspek alur pelayaran, SBNP, VTS, dan peta laut.
Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman Global
Hernadi menambahkan bahwa kehadiran para pakar IALA dalam seminar ini memberikan peluang untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, dan mendiskusikan perkembangan terbaru dalam sistem kenavigasian secara global. Hal ini sangat penting untuk memperkuat keselamatan pelayaran serta melindungi lingkungan maritim yang berada di sekitar kita.
Tantangan Keselamatan Pelayaran di Indonesia
Dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 100.000 kilometer garis pantai, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keselamatan pelayaran. Sejalan dengan ketentuan SOLAS Chapter V yang mengatur tentang Safety of Navigation, Hernadi menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama bagi setiap kapal. Ini merupakan tanggung jawab bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sektor perhubungan dan masyarakat pelayaran.
- Pentingnya edukasi tentang keselamatan pelayaran
- Pemahaman yang mendalam mengenai sistem kenavigasian
- Kolaborasi antara regulator dan operator pelayaran
- Pentingnya kesadaran masyarakat pelayaran
- Implementasi kebijakan zero accident
Peran Semua Pihak dalam Keselamatan Pelayaran
Ditjen Hubla mendorong semua pihak, termasuk regulator, operator, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memahami pentingnya sistem kenavigasian dalam mendukung kebijakan keselamatan pelayaran yang zero accident. “Edukasi adalah kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat meningkatkan pemahaman serta upaya pelaksanaan keselamatan pelayaran,” ungkap Hernadi.
Lebih lanjut, Hernadi menekankan pentingnya memastikan bahwa SBNP berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. VTS harus mampu memberikan informasi yang akurat, mengatur lalu lintas maritim, serta merespons situasi darurat dengan cepat. Selain itu, peta laut dan peta elektronik harus selalu diperbarui agar informasi yang disajikan tetap akurat dan relevan. Setiap pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa, barang, dan lingkungan juga harus dilaporkan secara tepat waktu.
Kolaborasi untuk Peningkatan Keselamatan Pelayaran
Upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran perlu diperkuat melalui kolaborasi antara Ditjen Hubla dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, badan usaha, operator pelayaran, serta masyarakat pelayaran. Langkah ini harus disertai dengan penilaian risiko, evaluasi kinerja, pengawasan berkelanjutan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang maksimal.
“Melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman dari para ahli serta pakar IALA, saya berharap seminar ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap perkembangan pengetahuan dan informasi global, serta meningkatkan semangat untuk memberikan layanan keselamatan pelayaran yang berkualitas,” tutup Hernadi.
➡️ Baca Juga: Jepang Siap Menghadapi Ancaman Serangan Siber Terhadap Atlet di Asian Games 2026
➡️ Baca Juga: Lionel Messi Mengumumkan Pensiun Resmi dari Timnas Argentina 2023
