Larangan Perjalanan Luar Negeri Kepala Daerah Jelang Idul Fitri 1447 H untuk Pelayanan Optimal
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan yang melarang semua kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri selama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik di setiap daerah tetap berjalan dengan optimal. Larangan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ yang diterbitkan pada 8 Maret 2026.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing sangat penting, terutama pada saat momen Idul Fitri. Pernyataan ini merespons fenomena di mana beberapa kepala daerah berencana untuk melakukan perjalanan ibadah umrah menjelang hari raya, yang bisa menyebabkan ketidakhadiran mereka saat puncak aktivitas masyarakat.
Pernyataan tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) menjelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/Tahun 2026. Rapat tersebut dilaksanakan secara hibrida di Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang.
Menurut Mendagri, kepala daerah berperan sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya, yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Kehadiran mereka sangat krusial untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri.
Dalam konteks ini, Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya pengamanan dan ketersediaan kebutuhan pokok selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, lonjakan mobilitas masyarakat selama periode ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Keamanan lingkungan juga menjadi fokus utama, terutama untuk rumah-rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya saat mudik. Oleh karena itu, pengaturan keamanan lingkungan menjadi sangat penting, termasuk pembentukan pos-pos siaga di jalur mudik dan arus balik. Masyarakat diimbau untuk menitipkan kendaraan atau rumah mereka kepada tetangga atau rukun tetangga (RT) untuk menjaga keamanan.
Kesiapsiagaan pemerintah daerah mencakup beberapa aspek penting, termasuk pengendalian inflasi. Dalam hal ini, kepala daerah diminta untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), distributor, asosiasi pengusaha, dan pengelola pasar untuk memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok selama perayaan.
Pemerintah juga memberikan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan Working From Anywhere (WFA) untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik. Kebijakan ini dapat diberlakukan pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026, yang diharapkan dapat membantu meringankan beban lalu lintas selama periode tersebut.
Pengaturan terkait kebijakan WFA diserahkan kepada masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan dan situasi di lapangan.
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan ini telah disampaikan melalui pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri pada 8 Maret 2026 dan dikuatkan dalam rapat koordinasi yang diadakan pada 9 Maret 2026. Dengan langkah ini, diharapkan pelayanan publik tetap terjaga dan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan aman.
➡️ Baca Juga: Tingkatkan Literasi Reksa Dana di Bandung dengan Kampanye #ReksaDanaAja dan PINTAR Reksa Dana
➡️ Baca Juga: Kemenhub Lakukan Sidak Pool Taksi Xanh SM Setelah Kecelakaan Fatal di Bekasi
