diah dharma yanti DPRD Provinsi Lampung FGD kuhp nasional Provinsi

Diah Dharma Yanti Menghadiri FGD: Ikhtisar Diskusi dan Pembahasannya

bila salsabila4 jam ago

0 1 minute read

Diah Dharma Yanti, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), turut serta dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Balai Keratun pada Kamis, 12 Februari 2026. FGD ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Advokat Perempuan Lampung dan menjadi wadah strategis untuk membahas perubahan dan pembaruan dalam pengaturan hukum pidana nasional.

Pembahasan dalam FGD

FGD kali ini membawa tema “Perzinan dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional”. Hal ini merujuk pada Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP Nasional. Diskusi ini berfokus pada perubahan substansi norma dan perluasan ruang lingkup delik aduan serta dampak penerapannya di masyarakat.

Tanggapan Diah Dharma Yanti

Diah Dharma Yanti menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pembaruan KUHP Nasional sebagai bagian dari reformasi hukum. Menurutnya, pemahaman ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerapan norma hukum yang baru. “Perubahan regulasi harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi hukum yang memadai. Dengan demikian, masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta tidak terjadi multitafsir dalam implementasinya,” ujarnya.

Fungsi DPRD dalam FGD

Diah Dharma Yanti, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, turut hadir dalam forum ini untuk mendukung penguatan literasi hukum dan memastikan kebijakan nasional dapat dipahami dan diimplementasikan secara baik di daerah. Sebagai unsur legislatif daerah, DPRD Lampung memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Peserta FGD

FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari para advokat, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, hingga berbagai unsur masyarakat. Melalui diskusi yang konstruktif dan partisipatif, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ketentuan KUHP Nasional sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan ketertiban di tengah masyarakat.