Pengamat Tegaskan Kemendiktisaintek Tidak Boleh Tutup Prodi dan Jadikan Kampus Pabrik Buruh

bila salsabila4 minggu ago

1 3 minutes read

Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (kemendiktisaintek) tengah mempertimbangkan untuk menutup beberapa program studi (prodi) yang dianggap tidak selaras dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyelaraskan pendidikan tinggi dengan dinamika industri dan pasar kerja yang terus berkembang. Namun, pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, mengemukakan kritik yang tajam terhadap rencana tersebut. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko serius jika tidak didasarkan pada analisis kebijakan yang komprehensif.

Risiko Kebijakan Penutupan Prodi

Indra menegaskan bahwa menutup prodi tanpa evaluasi yang mendalam dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan. “Apakah kita sedang merapikan sistem atau justru melakukan genosida intelektual?” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya pada 27 April 2026. Ia mengakui bahwa penyelarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja adalah hal yang tidak bisa dihindari, terutama mengingat laporan-laporan dari lembaga internasional seperti McKinsey Global Institute dan World Economic Forum yang menunjukkan adanya disrupsi pada sektor pekerjaan.

Namun, ia mempertanyakan apakah ada kajian akademis yang transparan yang mendasari keputusan untuk menutup prodi tertentu. “Tanpa kriteria yang jelas, keputusan tersebut hanya akan didasarkan pada ‘perasaan’ birokrasi yang bersifat sementara,” lanjutnya. Indra khawatir bahwa kebijakan ini akan menciptakan persaingan yang tidak sehat antar kampus dalam merebut mahasiswa, bukan menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Peta Jalan Talenta 2045

Indra mengangkat isu penting terkait Peta Jalan Talenta 2045 yang seharusnya menjadi panduan utama dalam perencanaan pendidikan tinggi. “Bagaimana mungkin pemerintah menutup akses ke berbagai disiplin ilmu tanpa memahami sektor industri yang ingin dibangun dalam dua dekade mendatang?” tanyanya. Ia menegaskan bahwa perencanaan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh satu kementerian saja. Diperlukan kolaborasi antara berbagai sektor untuk menentukan industri yang akan dikembangkan serta kompetensi yang dibutuhkan.

Tanpa adanya peta jalan yang jelas, tindakan menutup prodi serupa dengan menebang pohon tanpa rencana untuk menanam kembali. Hal ini dapat berdampak negatif pada keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia.

Persepsi Humaniora dan Kebutuhan Industri

Dari sudut pandang humaniora, Indra menyoroti kelemahan pemerintah dalam membedakan antara sisi supply (pasokan) dan demand (permintaan) dalam dunia kerja. Ia memberikan contoh pada bidang Biologi Maritim, sebuah disiplin ilmu yang seharusnya menjadi unggulan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. “Kampus mungkin saja membuka prodi ini, tetapi lulusannya akan kesulitan mencari pekerjaan jika ekosistem yang mendukung tidak disiapkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Indra berpendapat bahwa banyak prodi yang dianggap tidak relevan justru menjadi korban dari kurangnya visibilitas industri yang dibangun oleh pemerintah. “Menutup prodi hanya karena lulusannya sulit terserap di pasar kerja, sementara industri terkait tidak ada, adalah kesalahan logika yang sangat fatal,” ujarnya.

Pergeseran Peran Perguruan Tinggi

Indra juga mencatat pergeseran peran perguruan tinggi yang kini dipaksa menjadi lembaga pelatihan kerja. Ia mengingatkan kembali pada mandat Konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat 5 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban. “Kemendiktisaintek harus menghentikan pandangan bahwa kampus hanyalah pabrik buruh,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada reformasi kurikulum yang berorientasi pada konsep Society 5.0, yang dikenal sebagai era masyarakat cerdas. Dalam era ini, teknologi berfungsi sebagai alat kerja, sementara manusia harus berperan sebagai inovator. “Jika kita hanya melatih orang untuk menjadi pekerja, mereka akan dengan cepat digantikan oleh mesin atau teknologi. Kurikulum kita seharusnya mendorong manusia untuk menjadi pencipta,” tambahnya.

Dampak Penutupan Prodi

Penutupan program studi tanpa adanya reformasi yang substansial hanya akan melahirkan generasi pengangguran yang tidak siap menghadapi tantangan inovasi. Rencana untuk menutup prodi ini menjadi ujian bagi masa depan intelektual di Indonesia. Indra mempertanyakan apakah kita akan membiarkan perguruan tinggi tereduksi menjadi sekadar tempat pelatihan untuk memenuhi kebutuhan industri yang bersifat sementara, ataukah kita akan mengembalikan fungsi kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan para inovator yang tangguh.

Indra menegaskan pentingnya memahami bahwa pendidikan adalah investasi bagi peradaban, bukan sekadar komoditas yang diperdagangkan di pasar. “Jangan sampai ambisi untuk mengejar angka statistik kesiapan kerja justru membunuh potensi inovasi yang seharusnya tumbuh dari kebebasan akademik di perguruan tinggi,” ujarnya.

Pentingnya Penelitian dan Kolaborasi

Indra menekankan perlunya melakukan penelitian yang mendalam untuk memahami kebutuhan pasar kerja dan mendesain kurikulum yang relevan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri sangatlah penting. Tanpa adanya dialog yang konstruktif, kita berisiko kehilangan arah dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pentingnya adanya kajian akademis untuk menentukan prodi yang layak ditutup.
Kolaborasi lintas sektoral diperlukan untuk menentukan industri masa depan.
Reformasi kurikulum harus berorientasi pada kebutuhan inovasi dan teknologi.
Menutup prodi tanpa perencanaan dapat menciptakan pengangguran baru.
Pendidikan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan komoditas.

Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh kemendiktisaintek haruslah mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak hanya berfokus pada efisiensi jangka pendek. Apabila kebijakan ini tidak diimbangi dengan analisis yang mendalam dan kolaborasi yang baik, kita mungkin akan melihat dampak negatif yang lebih besar di masa depan.