Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggarisbawahi pentingnya penguatan dalam aspek Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta strategi anti-fraud, yang tidak hanya dianggap sebagai suatu kewajiban regulasi, namun juga sebagai upaya krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan di Indonesia.
Pentingnya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Watimena, menekankan bahwa peningkatan kesadaran, pengawasan, dan kepatuhan di kalangan pelaku usaha di sektor jasa keuangan harus terus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mendorong sinergi yang lebih baik antara regulator, industri, dan aparat penegak hukum, serta untuk menghasilkan dampak yang nyata dalam menjaga integritas sistem keuangan.
Pada sebuah webinar yang diselenggarakan oleh OJK Institute di Jakarta, Sophia, yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK, mengingatkan bahwa tantangan dalam sektor jasa keuangan semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
Risiko yang Harus Diwaspadai
Isu-isu seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, dan korupsi menjadi risiko yang nyata dan terus berkembang di tengah dinamika ekonomi yang ada. Hal ini menuntut perhatian dan kewaspadaan dari semua pihak terkait.
- Pencucian uang
- Pendanaan terorisme
- Fraud
- Korupsi
- Risiko reputasi
Berbagai persoalan ini tidak hanya merugikan masyarakat melalui penurunan kepercayaan publik, tetapi juga berdampak pada meningkatnya biaya ekonomi dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dengan demikian, ini juga menjadi momentum bagi upaya untuk memperkuat kepastian hukum di sektor keuangan.
Mendorong Iklim Usaha yang Transparan
Penguatan APU-PPT juga berkontribusi terhadap penciptaan iklim usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif. Dalam konteks ini, Sophia menggarisbawahi bahwa Mutual Evaluation Review (MER) yang dilakukan oleh Financial Action Task Force (FATF) pada 2029 menjadi momen penting bagi Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk memastikan bahwa kerangka pengawasan yang ada telah siap untuk diuji di tingkat global.
Sophia juga mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dari FATF dalam evaluasi yang akan datang pada 2025 adalah mengenai transparansi dan pemanfaatan data tentang beneficial ownership. Transparansi dalam beneficial ownership ini sangat penting untuk memperkuat integritas sektor jasa keuangan, terutama dalam konteks pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang sebenarnya mengendalikan suatu entitas.
Perkembangan Implementasi Beneficial Ownership di Indonesia
Sejak 2018, Indonesia telah mulai mengimplementasikan pelaporan beneficial ownership dan terus memperkuat kebijakan ini hingga saat ini. Penyempurnaan mekanisme verifikasi dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas dan keandalan data yang ada.
OJK juga berkomitmen untuk memperkuat kebijakan melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, identifikasi ultimate beneficial ownership (UBO), serta enhanced due diligence (EDD) bagi nasabah yang dianggap berisiko tinggi. Selain itu, integrasi data antar instansi juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemanfaatan data.
Prioritas OJK dalam Memperkuat Transparansi
Penguatan transparansi UBO merupakan salah satu program prioritas OJK. Melalui delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, OJK berupaya mendukung efektivitas penerapan APU-PPT dan memperkuat integritas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.
Sophia menekankan peran aktif OJK dalam mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Ini tercermin dalam penguatan transparansi beneficial ownership untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Strategi Anti-Fraud sebagai Bagian dari Tata Kelola
OJK juga terus mendorong penerapan strategi anti-fraud sebagai bagian dari penguatan tata kelola di sektor jasa keuangan. Sejak tahun 2024, OJK telah melakukan penilaian maturitas untuk strategi ini dan saat ini berada pada level managed, dengan skor 4 dari 5. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan risiko fraud di sektor keuangan.
Kesadaran dan tindakan nyata dari semua pelaku di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan transparan. Dengan kolaborasi yang erat antara regulator, industri, dan aparat penegak hukum, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan akan terus terjaga dan meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Freelance Mandiri: Peluang Karier Tanpa Batas dan Kebebasan Eksplorasi
➡️ Baca Juga: Tragedi Longsor TPST Bantargebang Telan Korban Jiwa, Malapetaka Sampah Menanti
