Berita Habiburokhman Keadilan Peradilan Komisi III DPR RI KUHP Prabowo Subianto Restorative Justice UU ITE

Nabilah O’Brien Selesai dengan Restorative Justice, Prabowo Ingatkan Pentingnya Keakuratan Peradilan

bila salsabila18 jam ago

1 3 minutes read

Kasus hukum yang melibatkan selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabilah O’Brien, akhirnya mencapai penyelesaian yang damai. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa resolusi ini sejalan dengan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang mengingatkan pentingnya menghindari kesalahan dalam proses peradilan dan memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pesan dari Presiden Prabowo Subianto menekankan keadilan yang harus ditegakkan.

Habiburokhman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar segala bentuk kesalahan dalam proses peradilan, atau yang dikenal sebagai miscarriage of justice, dapat dihindari. Pesan tersebut juga menyoroti pentingnya memberikan akses keadilan bagi masyarakat kecil yang terlibat dalam perkara hukum.

“Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan kepada kami untuk menghindari segala bentuk kesalahan dalam proses peradilan, agar orang-orang kecil yang terlibat dalam perkara hukum bisa mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan,” ungkap Habiburokhman di kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (9/3/2026).

Komisi III DPR RI menunjukkan komitmennya terhadap paradigma hukum yang baru.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membahas dan mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa implementasi dari peraturan tersebut selaras dengan semangat norma hukum yang berlaku. Habiburokhman menekankan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru diharapkan dapat membawa perubahan signifikan pada paradigma hukum di Indonesia.

Dia menyatakan bahwa paradigma hukum yang sebelumnya berfokus pada keadilan retributif dan formalistik harus bertransformasi menjadi keadilan restoratif, rehabilitatif, dan substantif. “Tidak semua sengketa hukum di masyarakat harus diselesaikan di pengadilan. Sebaiknya, sengketa hukum yang bersifat minor dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan,” tuturnya.

Mari kita lihat kronologi dan mediasi dari kasus Nabilah O’Brien.

Kasus yang melibatkan Nabilah O’Brien berawal dari insiden di mana ia, yang menjadi korban dari tindakan pencurian, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Penetapan status tersangka ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berdasarkan laporan dari pelanggannya, Zendhy Kusuma, yang dituduh mencuri karena tidak membayar pesanan yang telah dibuat.

Komisi III DPR RI merasa perlu untuk mengambil langkah responsif terhadap kasus ini sebagai bagian dari kewajiban konstitusionalnya dalam melakukan pengawasan. Sejak satu minggu sebelum pernyataan dari Habiburokhman, Komisi III DPR telah menjalin komunikasi yang intensif dengan Polri untuk mencari solusi hukum yang tepat dan adil.

Dukungan DPR terhadap prinsip restorative justice sangat diperlukan.

Hasil dari mediasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri pada Minggu (8/3/2026) malam menunjukkan hasil yang menggembirakan. “Alhamdulillah, pada malam Minggu kemarin, laporan terhadap Nabilah O’Brien telah dicabut, dan dengan demikian, status Nabilah O’Brien sebagai tersangka telah dihentikan,” jelas Habiburokhman.

Di sisi lain, Nabilah O’Brien juga merasakan dampak positif dari proses mediasi ini. Dia dapat kembali melanjutkan aktivitasnya tanpa beban status hukum yang mengganggu. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Pentingnya restorative justice dalam sistem peradilan.

Restorative justice merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat dalam konflik, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mengedepankan hukuman. Dalam konteks ini, restorative justice bukan hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Pendekatan ini dapat mengurangi beban di sistem peradilan, serta memberikan solusi yang lebih manusiawi. Dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian, restorative justice mampu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan memuaskan bagi semua pihak.

Komitmen untuk menerapkan restorative justice harus diiringi dengan edukasi dan sosialisasi yang baik.

Agar prinsip restorative justice dapat diterapkan secara efektif, perlu adanya komitmen dari semua pihak terkait, termasuk lembaga peradilan, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Edukasi mengenai pentingnya restorative justice perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini.

Sosialisasi yang baik juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan. Dengan begitu, masyarakat akan lebih memahami bahwa tidak semua masalah hukum harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat dicari solusi yang lebih mengedepankan dialog dan kesepakatan.

Peran media dalam mendukung restorative justice.

Media juga memiliki peran penting dalam mendukung penerapan restorative justice. Dengan menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, media dapat membantu masyarakat untuk memahami konsep restorative justice dan manfaatnya. Selain itu, media dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga hukum dalam menyampaikan informasi terkait kasus-kasus yang memerlukan pendekatan restorative.

Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai keadilan dan penyelesaian konflik. Dengan adanya keterlibatan media, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya restorative justice dalam mencapai keadilan yang lebih manusiawi.

Inisiatif yang dilakukan oleh DPR dalam mendorong restorative justice.

Inisiatif dari DPR untuk mendorong penerapan restorative justice menjadi langkah positif dalam reformasi hukum di Indonesia. Dengan memperkuat dasar hukum melalui pengesahan KUHP dan KUHAP yang baru, DPR dapat menciptakan kerangka yang mendukung penerapan prinsip-prinsip restorative justice.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kasus yang masuk ke pengadilan, sehingga sistem peradilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang benar-benar memerlukan penanganan hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan keadilan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan.

Penerapan restorative justice di tingkat masyarakat.

Penerapan prinsip restorative justice tidak hanya terbatas pada ranah hukum, tetapi juga dapat diterapkan di tingkat masyarakat. Dengan membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Kegiatan seperti mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang berselisih dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif. Dengan demikian, restorative justice dapat menjadi