Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, baru-baru ini mengemukakan pandangannya mengenai penghapusan hibah uang yang diberikan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Dalam sebuah rapat koordinasi yang diadakan untuk memantau dan mengevaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia menekankan pentingnya mengganti hibah dalam bentuk uang dengan program yang lebih terstruktur dan terencana.
Pentingnya Menghindari Hibah Uang
Dalam pernyataannya, Iqbal menyatakan, “Ada perhatian yang serius mengenai pokir, salah satu catatan penting adalah tidak adanya hibah dalam bentuk uang. Hibah tersebut seharusnya diwujudkan dalam bentuk program.” Pernyataan ini disampaikan setelah rapat yang berlangsung di Mataram pada hari Kamis lalu. Dengan langkah ini, Iqbal berharap dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan korupsi yang bisa membahayakan integritas pemerintahan daerah.
Dia menambahkan bahwa perhatian KPK terhadap kondisi di NTB seharusnya menjadi momen bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Iqbal berharap kejadian operasi tangkap tangan (OTT) yang pernah terjadi di wilayahnya menjadi yang terakhir kalinya. “Ada banyak aspek yang perlu dibenahi. Sejak awal, saya sering menyampaikan bahwa birokrasi kita memerlukan perbaikan menyeluruh,” tuturnya.
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Iqbal menggarisbawahi bahwa perbaikan tata kelola mencakup berbagai aspek, termasuk pengadaan barang dan jasa serta mekanisme Pokir DPRD. Ia menekankan pentingnya hibah yang diusulkan melalui Pokir untuk diwujudkan dalam bentuk program yang jelas dan terukur, bukan sekadar pemberian uang secara langsung.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan perlunya penerapan manajemen risiko dalam setiap tahap perencanaan program. Menurutnya, setiap program harus mampu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dipersiapkan sejak awal. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dasar yang kuat dan transparan,” jelas Iqbal.
- Pentingnya penghapusan hibah uang melalui Pokir
- Perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai prioritas
- Manajemen risiko yang proaktif dalam setiap program
- Pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan
- Inspektorat sebagai pengawas efektif
Implementasi Manajemen Risiko
Dalam konteks manajemen risiko, Iqbal menjelaskan bahwa setiap program perlu dipetakan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin ada. “Setiap pokir dan hibah harus dipetakan dengan jelas untuk memastikan tidak ada risiko yang terlewatkan,” tegasnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program.
Iqbal juga menyoroti pentingnya penggunaan pengadaan langsung (PL) dalam program yang bernilai di bawah Rp400 juta. Menurutnya, mekanisme ini bisa dimanfaatkan untuk program-program yang memerlukan pelaksanaan cepat. Namun, ia menekankan perlunya menghindari penggunaan pengadaan langsung jika program tersebut bisa dipersiapkan mengikuti prosedur yang standar.
Pentingnya Peran Inspektorat
Lebih lanjut, Iqbal menekankan peran penting Inspektorat dalam mencegah praktik korupsi. Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memenuhi anggaran yang diperlukan guna mendukung pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat. “Dengan dukungan yang memadai, Inspektorat dapat melakukan upaya pencegahan yang lebih efektif,” ujarnya.
Ia berharap semua kabupaten dan kota menganggap serius saran ini, agar pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. “Langkah ini akan sangat membantu dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proyek yang dijalankan,” tambahnya.
Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintahan
Menurut penilaian yang dilakukan oleh KPK, tata kelola pemerintahan di NTB masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan potensi praktik korupsi. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, mengungkapkan bahwa capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) NTB berada di angka 64,93, yang masih di bawah ambang batas minimal nasional sebesar 72,99. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Dengan latar belakang tersebut, Iqbal merasa bahwa inisiatif untuk menghapus hibah uang sangat relevan. Hal ini bukan hanya untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab. “Kami ingin memastikan bahwa setiap dana publik yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Mendorong Partisipasi Publik
Iqbal juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan program yang dijalankan oleh pemerintah. “Partisipasi publik sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan keterlibatan masyarakat, kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diterima dengan baik. “Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi,” tambahnya.
Membangun Kepercayaan Masyarakat
Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat, Iqbal mengajak semua pihak untuk bersinergi. “Kami membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, baik itu pemerintah, swasta, maupun komunitas untuk bersama-sama menciptakan NTB yang lebih baik,” ungkapnya. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan semua program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Iqbal percaya bahwa dengan perbaikan yang dilakukan secara konsisten, NTB dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami ingin menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kerja keras, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang,” tuturnya.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur NTB, diharapkan penghapusan hibah uang melalui Pokir DPRD dapat menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
➡️ Baca Juga: Indonesia Perlu Investasi US$27 Miliar untuk Mencapai Usia Harapan Hidup 76 Tahun
➡️ Baca Juga: IHSG Melemah Jelang Akhir Pekan akibat Tingginya Harga Minyak yang Terus Melambung
