Bandung Raya janji Pemkab KBB Pemprov Jabar relokasi Situ Ciburuy

Warga Meminta Realisasi Janji Relokasi untuk Penataan Situ Ciburuy

bila salsabilaApril 20, 2026

13 4 minutes read

Di tengah situasi yang tidak menentu, warga yang terdampak oleh revitalisasi Situ Ciburuy mulai menuntut realisasi janji relokasi yang hingga kini belum terwujud. Ketidakpastian ini membuat mereka hidup dalam kondisi yang sulit, terutama dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Ketidakpastian Pasca Pembongkaran

Lebih dari enam bulan telah berlalu sejak pembongkaran rumah-rumah di bantaran Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, yang dilaksanakan pada 18 September 2025. Sejak saat itu, puluhan keluarga kehilangan hunian tetap dan terpaksa tinggal di rumah sewaan yang membebani keuangan mereka.

Dewi, seorang ibu berusia 29 tahun yang tinggal di Kampung Sirnasari, RT 01 RW 06, Desa Ciburuy, mengungkapkan bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan kecemasan. Setiap hari, ia memikirkan bagaimana membayar biaya sewa rumah dan masa depan keluarganya.

Kekhawatiran yang Terus Menghantui

“Setiap bulan, saya selalu khawatir tentang pembayaran sewa. Saya takut tidak bisa membayar dan harus pindah lagi ke tempat lain,” ungkapnya saat berbincang pada 20 April 2026. Rasa ketidakpastian ini terus menghantui pikirannya.

Meski sempat menerima bantuan uang kadeudeuh sebesar Rp10 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dewi kini sudah tidak lagi memiliki dana tersebut. Bantuan yang awalnya dianggap cukup membantu kini telah habis digunakan untuk menyewa rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dulu bantuan itu sangat berarti, tetapi sekarang sudah habis. Kami bingung harus bagaimana melanjutkan hidup,” tuturnya. Janji relokasi yang diungkapkan saat penertiban berlangsung masih terbayang di benaknya, dan ia berharap ada realisasi dari janji tersebut.

Harapan Akan Relokasi yang Belum Jelas

Dewi masih mengingat dengan jelas janji relokasi yang disampaikan kepada mereka saat proses penertiban berlangsung. Ia memilih untuk bersabar, percaya bahwa pemerintah akan menyediakan tempat tinggal pengganti yang layak.

“Kami dijanjikan akan direlokasi, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai hal itu,” kata Dewi dengan nada penuh harap dan kecewa. Ia menegaskan bahwa meskipun mendukung program revitalisasi Situ Ciburuy, nasib warga terdampak tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Kami sepenuhnya mendukung program tersebut, tetapi kami juga membutuhkan kepastian. Kami telah kehilangan rumah kami,” tegasnya.

Peran Pemerintah Desa

Yadi, staf Desa Ciburuy, mengakui bahwa pihaknya memahami keresahan yang dialami oleh warga. Menurutnya, pemerintah desa berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan warga kepada pemerintah daerah maupun provinsi.

“Kami menerima keluhan warga hampir setiap saat. Mereka sangat membutuhkan kepastian, terutama mengenai tempat tinggal mereka,” ujar Yadi. Ia menambahkan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung dan berharap agar ada langkah konkret yang diambil dalam waktu dekat.

“Kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi, sehingga warga tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” pungkasnya, mencerminkan harapan yang sama dari warga yang terdampak.

Fakta dan Angka: Dampak Revitalisasi

Proses revitalisasi Situ Ciburuy memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menarik lebih banyak pengunjung. Namun, dampak sosial yang ditimbulkan bagi warga yang terdampak juga tidak bisa diabaikan. Berikut adalah beberapa fakta terkait situasi ini:

Lebih dari 100 keluarga kehilangan tempat tinggal tetap setelah pembongkaran.
Bantuan uang kadeudeuh sebesar Rp10 juta yang diberikan kepada beberapa warga.
Rata-rata biaya sewa rumah di sekitar Ciburuy berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan.
Proses revitalisasi dimulai pada September 2025 dan hingga kini belum ada kejelasan mengenai relokasi.
Warga mendukung program revitalisasi tetapi meminta kepastian mengenai tempat tinggal.

Voices of Concern: Warga Berbicara

Suara warga terdampak seperti Dewi bukanlah satu-satunya yang perlu didengar. Banyak warga lain yang juga merasakan hal yang sama. Mereka berharap agar suara mereka diperhatikan dan direspons oleh pihak berwenang.

Salah satu warga lainnya, Budi, mengungkapkan kekhawatirannya. “Kami hanya ingin tempat tinggal yang layak. Kami mendukung revitalisasi, tetapi kami juga butuh kepastian tentang masa depan kami,” ujarnya.

Ketidakpastian ini membuat banyak warga merasakan tekanan mental dan emosional. Mereka berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan yang konkret untuk membantu mereka mendapatkan rumah baru.

Perluasan Dialog dan Komunikasi

Pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat sangatlah krusial dalam situasi ini. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam merencanakan program revitalisasi agar seluruh aspek, termasuk kesejahteraan warga, menjadi fokus utama.

Pemerintah desa juga perlu aktif berkomunikasi dengan warga. Ini akan membantu dalam mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Dengan adanya transparansi informasi, warga akan merasa lebih tenang dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Langkah Selanjutnya untuk Relokasi

Untuk mewujudkan janji relokasi bagi warga terdampak, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan:

Melakukan survei untuk menentukan kebutuhan tempat tinggal warga yang terdampak.
Menyusun rencana relokasi yang jelas dan terperinci.
Melibatkan warga dalam proses perencanaan agar kebutuhan mereka dipenuhi.
Menjamin transparansi dalam penggunaan dana revitalisasi.
Menyediakan bantuan sementara hingga relokasi selesai dilakukan.

Dengan langkah-langkah yang terencana, diharapkan proses relokasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien, memberikan kelegaan bagi warga yang telah kehilangan tempat tinggal.

Membangun Kesadaran Bersama

Penting untuk membangun kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya revitalisasi yang berkelanjutan. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mereka merasa memiliki bagian dalam proses tersebut.

Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Ini akan memastikan bahwa revitalisasi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan warga yang terdampak.

Kesempatan untuk Berpartisipasi

Pemerintah dapat membuka ruang partisipasi bagi warga terdampak, seperti forum diskusi atau lokakarya, sehingga warga dapat menyampaikan pendapat dan harapan mereka. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif, diharapkan proses revitalisasi di Situ Ciburuy dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak.

Dengan menegaskan kembali komitmen untuk memenuhi janji relokasi, pemerintah dapat memberikan harapan baru bagi warga yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Kini saatnya untuk bertindak dan mewujudkan perubahan yang positif bagi kehidupan mereka.