RDP Resmi Dilaksanakan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Lampung untuk Bahas Isu Terkini

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 2 Februari 2026, menandai langkah signifikan dalam menanggapi isu-isu terkini di sektor perhubungan dan infrastruktur di daerah ini. RDP kali ini melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang, diadakan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD. Melalui forum ini, diharapkan akan terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, legislatif, dan pihak swasta untuk mengatasi tantangan yang ada.

Tujuan RDP dan Program Kerja 2026

RDP yang berlangsung merupakan kelanjutan dari rapat internal yang diadakan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Lampung. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk merumuskan program kerja Tahun 2026 serta menjadwalkan agenda yang berfokus pada penyerapan aspirasi masyarakat. Isu-isu yang dibahas sangat penting, terutama yang terkait dengan sektor perhubungan dan infrastruktur yang menjadi perhatian utama masyarakat.

Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si, yang didampingi oleh Wakil Ketua H. Akhmad Iswan H. Caya, S.H., M.H., serta Sekretaris H. Yusnadi, S.T. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Selain itu, anggota Komisi IV yang turut hadir dalam RDP ini meliputi Ni Ketut Dewi Nadi, S.T., Tondi MG Nasution, S.T., Najiullah Syarif, S.T., M.T., Budi Hadi Yunanto, M.Pd., H. Amaluddin, S.H., H.M. Hazizi, S.E., dan Muhammad Ghofur, S.Si. Kehadiran berbagai elemen ini mencerminkan kolaborasi yang kuat dalam menyusun rencana kerja yang relevan untuk kepentingan masyarakat.

Keterlibatan Pemerintah Provinsi Lampung

Dari pihak Pemerintah Provinsi Lampung, hadir Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Kepala UPTD Terminal. Kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan informasi dan masukan terkait kebijakan yang akan diambil dalam sektor perhubungan. Dengan demikian, RDP ini dapat menjadi wadah yang efektif untuk berdialog dan bertukar pikiran.

Peran PT Pelindo Regional 2 Panjang dalam RDP

Dari pihak PT Pelindo Regional 2 Panjang, manajer keuangan dan manajer komersial juga hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan dan optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan. Ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.

Diskusi tentang Program CSR dan Pembangunan Infrastruktur

Salah satu fokus utama dalam RDP adalah membahas kontribusi dari PT Pelindo Regional 2 Panjang melalui program CSR. Diskusi ini menyoroti pentingnya dukungan yang diberikan perusahaan dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan transportasi di Provinsi Lampung. Dengan adanya program CSR yang efektif, diharapkan akan ada manfaat nyata bagi masyarakat.

Optimalisasi dan Efektivitas Program CSR

Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menekankan pada efektivitas dan transparansi dari pelaksanaan program CSR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Pentingnya Sinergi Antar Sektor

Komisi IV juga menegaskan pentingnya adanya sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta. Melalui dialog yang konstruktif ini, diharapkan semua pihak dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan daerah.

Komitmen Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan

Forum RDP ini menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPRD Provinsi Lampung untuk membangun komitmen bersama antara DPRD, Pemerintah Provinsi, dan PT Pelindo Regional 2 Panjang. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat terwujud, yang pada akhirnya berorientasi pada kepentingan masyarakat Lampung.

RDP ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, diharapkan dapat mendukung kemajuan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung secara keseluruhan.

➡️ Baca Juga: Jasamarga Catat 40.523 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Melalui MBZ H-6 Idul Fitri

➡️ Baca Juga: Makan Seimbang Selama Lebaran: Hindari Balas Dendam yang Merugikan Kesehatan Anda

Exit mobile version