Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, sebagai upaya untuk mengatasi fluktuasi harga di pasar. Dengan meningkatnya permintaan dan potensi gangguan pasokan, kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk menahan inflasi beras, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil di seluruh wilayah. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Penugasan Tambahan SPHP Beras
Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menginstruksikan Perum Bulog untuk menambah alokasi program SPHP beras sebanyak 74,18 ribu ton. Jumlah tersebut setara dengan 14,83 juta kemasan beras berukuran 5 kilogram. Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi inflasi beras yang semakin meresahkan masyarakat.
Penugasan baru ini menyusul penyaluran SPHP beras sebelumnya yang telah selesai pada 23 September 2026 dengan total 828 ribu ton. Dalam penugasan tambahan ini, anggaran yang dibutuhkan mencapai 409 miliar rupiah, dan Perum Bulog diberikan tenggat waktu hingga 20 November 2026 untuk menyalurkan beras tersebut.
Ketersediaan Stok Beras
Andi Amran Sulaiman juga menekankan bahwa saat ini Indonesia memiliki stok beras yang cukup melimpah. Pemerintah telah menghentikan impor beras medium, dan program SPHP beras sedang dioptimalkan. Selain itu, bantuan pangan juga telah disalurkan kepada 33,24 juta warga di seluruh Indonesia, memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.
Analisis Inflasi Beras
Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi beras tahunan pada bulan September 2026 berada di angka 3,73 persen. Meskipun terjadi kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi beras saat ini masih lebih baik dibandingkan dengan September 2025 yang mencapai 4,06 persen. Bahkan, pada September 2024, inflasi beras pernah mencapai angka tertinggi di 5,91 persen.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog juga menunjukkan angka yang menggembirakan. Pada 30 September 2026, CBP tercatat sebanyak 4,48 juta ton, dan total penyaluran CBP sepanjang tahun 2026 hingga akhir September mencapai 2,73 juta ton.
Rincian Penyaluran Beras SPHP
Rincian penyaluran beras program SPHP menunjukkan angka yang signifikan. Selama Januari hingga Februari, penjualan beras SPHP mencapai 221,05 ribu ton, dan dari Maret hingga September, total penyaluran beras SPHP mencapai 828 ribu ton. Program bantuan pangan juga telah berjalan dengan baik, dengan tahap pertama menyalurkan 662,86 ribu ton dan tahap kedua mencapai 944 ribu ton. Selain itu, penyaluran bantuan untuk bencana dan keadaan darurat mencapai 13,3 ribu ton.
- Penyaluran SPHP beras Januari-Februari: 221,05 ribu ton
- Penyaluran SPHP beras Maret-September: 828 ribu ton
- Bantuan pangan tahap pertama: 662,86 ribu ton
- Bantuan pangan tahap kedua: 944 ribu ton
- Penyaluran bantuan bencana: 13,3 ribu ton
Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Jika dibandingkan dengan September 2025, total penyaluran CBP mengalami peningkatan signifikan hingga 245 persen, dari 790,8 ribu ton menjadi 2,73 juta ton. Stok beras pemerintah di Perum Bulog juga naik sebesar 14,8 persen, dari 3,9 juta ton menjadi 4,48 juta ton.
Pemicu Fluktuasi Harga Beras
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi fluktuasi harga beras pada September 2026. Salah satu faktor utama adalah kondisi cuaca yang berdampak pada produksi dalam negeri.
Ateng menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di bulan September 2026 disebabkan oleh berkurangnya pasokan beras setelah puncak panen. Selain itu, fenomena cuaca El Nino juga menyebabkan kemarau yang lebih kering, sehingga mempengaruhi hasil panen.
Dampak Cuaca terhadap Rantai Pasok
BPS menekankan bahwa kelancaran rantai pasok beras sangat dipengaruhi oleh keadaan di hulu. Jika pasokan gabah terhambat masuk ke penggilingan, hal ini akan berimplikasi signifikan terhadap ketersediaan beras di pasar. Ateng menambahkan bahwa kemarau yang terjadi membatasi kegiatan penanaman di beberapa pusat produksi, sehingga menghambat pasokan gabah ke penggilingan.
Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk terus memantau kondisi pasar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga beras. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan pasokan SPHP beras dapat terus terjaga, dan masyarakat dapat memperoleh akses pangan yang cukup dan terjangkau.
➡️ Baca Juga: Tanda-Tanda Toxic Positivity yang Dapat Memperburuk Kesehatan Mental Seseorang
➡️ Baca Juga: Wamenkes Kunjungi Pati untuk Tingkatkan Kesadaran dan Skrining Penyakit TB