Jakarta – Dalam dunia perfilman Indonesia, pajak menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh para produser. Mereka menganggap bahwa beban pajak yang dikenakan pada film nasional tidak sebanding dengan pajak yang dibayar oleh film asing yang tayang di bioskop lokal. Selain masalah distribusi dan jumlah layar, ketidakadilan dalam sistem pajak ini menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR, produser Manoj Punjabi menyuarakan pendapatnya mengenai kondisi ini, menyoroti perlunya perbaikan dalam ekosistem industri film di Indonesia.
Ketimpangan Pajak Film Nasional dan Asing
Manoj Punjabi, yang telah lama berkecimpung di industri film, menyatakan bahwa meskipun ekosistem perfilman di Indonesia cukup berkembang, masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satu fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara film lokal dan film asing. “Ekosistem sudah baik, tetapi belum sempurna. Kita harus belajar untuk terus memperbaiki diri,” ujarnya. Dia menekankan bahwa baik film asing maupun film nasional memiliki perannya masing-masing dalam industri.
Menurut Manoj, film nasional yang diproduksi oleh para sineas lokal dikenakan pajak ganda, sementara film asing hanya membayar pajak satu kali. “Film nasional dikenakan PPN ganda. Beberapa teman indie yang mendapatkan investor untuk film mereka juga harus membayar pajak dua kali,” jelasnya. Dia mempertanyakan keadilan sistem pajak yang berlaku, “Kita sudah membayar pajak di atas, tetapi film asing tidak dikenakan pajak tambahan. Apakah itu adil?”
Skema Pajak untuk Film Asing
Dalam penjelasannya, Manoj mengungkapkan bahwa film asing hanya membayar pajak satu kali dari biaya distribusi, yaitu sekitar 11% dari nilai DCP. “Mereka hanya membayar pajak dari jumlah tersebut, sedangkan kami harus membayar pajak dari semua pendapatan film yang dirilis,” tambahnya. Dia memberikan contoh konkret, “Jika film nasional merugi dengan pendapatan Rp10 miliar, kami tetap dikenakan pajak tambahan. Sementara film asing hanya membayar pajak tetap, terlepas dari berapa banyak yang mereka hasilkan.”
“Jika kita bisa mencari formula yang lebih adil, mengapa tidak?” tegasnya, menekankan perlunya reformasi dalam kebijakan pajak yang ada.
Usulan Insentif untuk Industri Film
Sebelumnya, Angga Dwimas Sasongko dari Visinema Pictures juga mengungkapkan pandangan yang serupa. Menurutnya, pajak menjadi isu sentral yang mempengaruhi pertumbuhan industri film di Indonesia. Dia menginginkan kebijakan pajak yang lebih jelas dan mendukung perkembangan usaha. “Kami membutuhkan kebijakan yang pro-pertumbuhan dan insentif yang tepat,” ujarnya.
Angga menyoroti pentingnya insentif pajak, seperti moratorium pajak reklame, yang dapat membantu produser film dalam mempromosikan karya mereka. “Dengan adanya moratorium pajak reklame untuk acara kebudayaan dan produk ekonomi kreatif seperti film, kami bisa lebih mudah memperkenalkan karya kami kepada masyarakat,” jelasnya.
Pentingnya Promosi Film Lokal
Angga menambahkan, agar masyarakat Indonesia lebih mengenal film-film lokal, perlu ada upaya dari semua pihak untuk memperkenalkan karya-karya tersebut. “Film Indonesia belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, terutama karena keterbatasan distribusi dan jumlah layar bioskop yang ada,” ungkapnya. Dengan promosi yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai film lokal.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang film lokal.
- Memperluas jaringan distribusi film.
- Meningkatkan jumlah layar bioskop yang menayangkan film Indonesia.
- Memberikan dukungan kepada produser film lokal.
- Mendorong kolaborasi antara sineas lokal dan internasional.
Reformasi Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan
Di tengah pembicaraan mengenai pajak, penting untuk mencermati bagaimana reformasi perpajakan dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri film Indonesia. Para produser sepakat bahwa kebijakan pajak yang lebih adil dan transparan sangat dibutuhkan. “Kita perlu duduk bersama untuk membahas solusi yang bisa menguntungkan semua pihak,” ujar Manoj.
Reformasi ini bisa mencakup peninjauan kembali tarif pajak yang berlaku bagi film lokal, serta penghapusan pajak ganda yang dikenakan kepada film nasional. Dengan langkah ini, diharapkan industri film Indonesia dapat bersaing lebih baik di kancah global.
Membangun Sinergi antara Pemerintah dan Industri
Adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri film juga menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. “Pemerintah harus mendengarkan suara para produser dan berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang mendukung,” kata Angga. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri perfilman.
Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan film-film Indonesia akan mendapatkan tempat yang lebih baik di hati masyarakat dan mampu bersaing dengan film-film asing yang masuk ke pasar lokal.
Kesimpulan: Mewujudkan Ekosistem Film yang Adil
Dari berbagai pandangan yang disampaikan oleh para produser, jelas bahwa pajak film asing dan pajak film nasional harus dievaluasi agar lebih adil. Reformasi dalam sistem perpajakan ini bukan hanya menguntungkan para produser, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan dalam industri perfilman global.
➡️ Baca Juga: Mudik 2026: Pembukaan Tol Baru dan Rest Area Fungsional di Sumatera dan Jawa
➡️ Baca Juga: Menko Zulhas Mendorong Sekolah Melaporkan Ketidaksesuaian Menu MBG dengan Standar
