Gubernur Bobby Nasution: P-APBD Sumut 2026 Utamakan Pengembangan Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

bila salsabila2 minggu ago

0 3 minutes read

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana. Dalam rapat paripurna yang diadakan pada Rabu (26/8), ia mengungkapkan pentingnya langkah ini untuk memastikan daerah dapat segera bangkit dan berkembang setelah menghadapi berbagai tantangan.

Pentingnya Infrastruktur dalam P-APBD Sumut 2026

Dalam penjelasannya mengenai Raperda tentang Perubahan APBD, Gubernur Bobby menekankan bahwa fokus utama dari anggaran ini adalah memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, serta peningkatan pelayanan dasar. Ia menyatakan, “Kami perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Langkah Strategis untuk Pemulihan Pasca Bencana

Gubernur juga menekankan bahwa penyampaian Raperda ini merupakan langkah penting yang diambil Pemerintah Provinsi Sumut sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dengan DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk P-APBD 2026. Hal ini menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peningkatan Pendapatan untuk Mendorong Pembangunan

Dalam Raperda P-APBD 2026, Gubernur mengungkapkan bahwa pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar Rp1,259 triliun, atau sekitar 10,80 persen, dari Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun. “Peningkatan ini akan menjadi modal dasar bagi kami untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya.

Sumber Pendapatan Daerah yang Beragam

Gubernur menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan tersebut akan berasal dari beberapa sumber, antara lain:

Penyesuaian potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Tambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

“Kami menargetkan PAD dalam P-APBD Sumut menjadi Rp7,089 triliun, yang meningkat Rp122 miliar atau 1,76 persen dibandingkan dengan APBD induk yang sebesar Rp6,967 triliun,” tambah Bobby.

Belanja Daerah yang Fokus pada Prioritas

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa belanja daerah juga direncanakan meningkat dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun, atau bertambah sekitar Rp1,678 triliun. Peningkatan ini akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penting, termasuk:

Belanja wajib dan mengikat.
Pelayanan dasar bagi masyarakat.
Pemulihan daerah pascabencana.
Pembangunan infrastruktur.
Program-program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota.

Komitmen Terhadap Kualitas dan Manfaat

Bobby Nasution menegaskan bahwa P-APBD 2026 bukan sekadar sekumpulan angka, tetapi harus mencerminkan kebutuhan yang nyata dan menjadi prioritas pembangunan. “Kami ingin hasil dari anggaran ini terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif,” jelasnya.

Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja dan mempercepat pemulihan pascabencana. Selain itu, mereka juga akan berusaha untuk memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara sangat penting untuk mencapai tujuan ini,” ungkapnya.

Proses Pembahasan yang Transparan

Bobby berharap bahwa proses pembahasan Raperda P-APBD bersama DPRD Sumut dapat berlangsung dengan baik, dengan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami ingin agar semua pihak terlibat dalam proses ini, sehingga hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat,” imbuhnya.

Pentingnya Kolaborasi dalam Pembangunan

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, juga menekankan bahwa pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD 2026 merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tuturnya.

Antisipasi Terhadap Tantangan Masa Depan

Dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut bertekad untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya mampu mengatasi isu-isu yang ada saat ini, tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan jangka panjang. “Kami ingin agar kebijakan anggaran ini dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah dan mempersiapkan daerah untuk menghadapi tantangan yang akan datang,” pungkasnya.

Dengan fokus yang jelas pada pengembangan infrastruktur, pemulihan pascabencana, dan pelayanan dasar, P-APBD Sumut 2026 diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi dan DPRD, serta partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pembangunan Sumatera Utara dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.