— Paragraf 1 —
JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut cadangan beras mencapai 3,7 juta ton atau sekitar 144 persen dari total kebutuhan nasional dan menjadi cadangan pangan yang paling kuat.
— Paragraf 2 —
“Pada 9 Maret 2026, stok beras tercatat mencapai 3.743.740 ton atau sekitar 144 persen dari kebutuhan sehingga komoditas beras ini adalah cadangan yang paling kuat,” kata Qodari dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).
— Paragraf 3 —
Ia memaparkan, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton yang terdiri dari stok Bulog 3,76 juta ton, stok kebutuhan masyarakat 12,5 juta ton, standing crop siap panen 11,73 juta ton pada Maret 2026. Diproyeksikan jumlah tersebut akan bertambah 5 juta ton dalam waktu dua bulan ke depan.
— Paragraf 4 —
Dengan kondisi tersebut, kata Qodari, tanpa memperhitungkan panen berikutnya, ketersediaan beras diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga 11 bulan ke depan.
— Paragraf 5 —
“Perkiraan ketersediaan beras untuk 11 bulan ke depan didasarkan pada stok saat ini dan akan terus bertambah karena program swasembada pangan terus dilakukan,” ujarnya.
— Paragraf 6 —
Untuk menjaga stabilitas harga pangan dan pasokan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) beserta Perum Bulog telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 7,38 juta ton, dengan distribusi terbesar melalui instansi pemerintah dan program Rumah Pangan Kita (RPK).
— Paragraf 7 —
Gerakan Pangan Murah (GPM) juga akan dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi.
— Paragraf 8 —
Qodari menyebut pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan swasembada pangan dengan terus meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi pertanian, serta memperluas pasar ekspor untuk pangan.
— Paragraf 9 —
Lebih lanjut, Qodari menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan selalu memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi krisis, baik bencana maupun global.
— Paragraf 10 —
Pemerintah tidak menunggu krisis terjadi tetapi sudah menyiapkan fondasi agar ketika ada gejolak internasional termasuk konflik regional, seperti di Timur Tengah, Indonesia tetap memiliki ketahanan pangan yang kuat.
— Paragraf 11 —
“Di tengah krisis pada hari ini, kita boleh dibilang aman atau tidak. Jadi Bapak Presiden Prabowo adalah sosok yang sangat visioner yang mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa depan,” pungkas Qodari.
➡️ Baca Juga: McDonald’s Indonesia Luncurkan Sadora 2026: Strategi Menarik Ajak Anak-Anak Pelajari Kebaikan Selama Menunggu Buka Puasa
➡️ Baca Juga: Pemprov Lampung, Kementan dan PTPN I Mulai Proses Hirilisasi Ayam Terintegrasi
