Dalam upaya mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Kabupaten Bandung, pemerintah setempat kini tengah mengarahkan fokus pada penertiban sempadan sungai. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan musibah yang sering terjadi akibat pengelolaan sungai yang kurang optimal.
Prioritas Penertiban Sempadan Sungai
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa penertiban bangunan liar di sepanjang sempadan sungai merupakan langkah utama yang perlu segera diambil. Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali Satgas Citarum Harum yang sebelumnya sudah ada.
Menurut Bupati, banyaknya bangunan yang berdiri di sempadan sungai menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya banjir. Bangunan-bangunan tersebut mempersempit aliran air, yang berpotensi menimbulkan genangan saat debit air meningkat.
“Bangunan di sempadan sungai menghalangi aliran air. Oleh karena itu, penertiban perlu dilakukan agar normalisasi sungai bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya saat meninjau tanggul yang jebol di Majalaya.
Persiapan Satgas Penertiban Bangli
Bupati Dadang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung tengah mempersiapkan pembentukan Satgas Penertiban Bangli, yang bertugas untuk mendukung proses normalisasi sungai. Tugas Satgas ini mencakup pengerukan sedimentasi serta pelebaran alur sungai yang terhambat.
Ia menegaskan pentingnya penertiban ini, mengingat tanpa adanya langkah tersebut, upaya teknis seperti normalisasi akan sulit mencapai hasil yang optimal. “Kami ingin agar masyarakat memahami pentingnya proses ini agar bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Tim Pentahelix untuk Penanganan Terpadu
Selain pembentukan Satgas Penertiban Bangli, Bupati juga menginstruksikan pembentukan tim pentahelix di tujuh kecamatan yang rawan banjir. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk penanganan banjir yang lebih terintegrasi.
“Saya harap tim pentahelix ini sudah terbentuk dalam minggu ini di wilayah-wilayah yang rentan terhadap banjir,” tegasnya dengan penuh harapan.
Inisiatif di Tingkat Desa
Langkah konkrit sudah dimulai di tingkat desa. Bupati Dadang mengungkapkan bahwa Desa Panyadap di Solokanjeruk dan Desa Bojong di Majalaya telah melakukan musyawarah untuk membentuk Satgas Bangli setempat.
Kedua desa tersebut dilintasi oleh Sungai Cisunggalah yang memiliki panjang 1,8 kilometer, yang memerlukan penanganan segera. “Di Sungai Cisunggalah, kami memerlukan pelebaran sekitar 8 meter di kedua sisinya. Ini adalah upaya kolaboratif yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat,” jelasnya.
Pentingnya Dukungan Pemerintah Pusat
Bupati Dadang, yang akrab disapa KDS, menekankan betapa pentingnya peran pemerintah pusat, terutama melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dalam proyek-proyek ini. Dukungan dari segi teknis dan pembiayaan sangat diperlukan mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Ia juga mengakui bahwa anggaran daerah saat ini cukup terbatas, terutama setelah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp1 triliun, yang turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam menangani masalah ini.
Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan penertiban sempadan sungai dan penanganan banjir di Kabupaten Bandung.
➡️ Baca Juga: Promo THR Alfamart 6-12 Maret 2026, Diskon Lebaran Mulai RP6 Ribuan! Marjan & Minyak Goreng Tebus Murah
➡️ Baca Juga: DLH Bandung Siapkan Ratusan Petugas Antisipasi Kenaikan Sampah 40 Persen saat Lebaran