BNPP RI Mengajak Praja IPDN Kalbar dalam Sosialisasi Pentingnya Perbatasan

Dengan semangat untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang pentingnya pengelolaan perbatasan negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI telah memulai program “BNPP Menyala” yang ditujukan langsung kepada praja IPDN dan mahasiswa. Seremoni pembukaan program ini berlangsung di Kampus IPDN Kalimantan Barat, Pontianak, pada hari Selasa, 3 Maret 2026.

Program BNPP Menyala adalah bagian dari upaya BNPP RI untuk menjalankan misi mereka.

Program ini dirancang secara khusus untuk memupuk kesadaran strategis dalam kalangan praja IPDN dan mahasiswa berbagai universitas negeri tentang pentingnya pengelolaan perbatasan. Tujuan utama adalah untuk membekali aparatur manusia dengan pemahaman nasional, integritas, serta kesiapan untuk berdedikasi demi perkembangan wilayah perbatasan di Indonesia.

Program ini dibangun dengan pendekatan interaktif dan komunikatif, yang menciptakan ruang dialog strategis antara BNPP RI dan calon pejabat pemerintah. Setelah tindakan awal di IPDN Kalbar, program BNPP Menyala akan dilanjutkan di delapan kota provinsi perbatasan lainnya di seluruh Indonesia.

Makhruzi Rahman: Pengelolaan Perbatasan Memerlukan “Dirigen” dengan Pemahaman Lintas Sektor

Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, menekankan pada hari Selasa, 10 Maret 2026, bahwa pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan pejabat yang memiliki pemahaman lintas sektor dan kemampuan koordinasi yang kuat. “Perbatasan membutuhkan dirigen. Praja IPDN dipersiapkan untuk memahami aspek hukum, administrasi, dan sosial secara menyeluruh,” kata Makhruzi.

Makhruzi menambahkan bahwa dengan bekal tersebut, praja IPDN diharapkan mampu mengoordinasikan layanan dan pengelolaan di wilayah perbatasan tanpa ego sektoral. Ia juga membahas berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman batas wilayah negara, konsep pengelolaan perbatasan, peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga isu-isu aktual yang terjadi di wilayah perbatasan.

Makhruzi menegaskan bahwa keberadaan aparatur negara di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat penting dalam mempertahankan dan memperkuat nasionalisme masyarakat. “Praja diperlukan untuk menjalankan fungsi pembinaan masyarakat. Nasionalisme warga perbatasan perlu dijaga melalui layanan yang humanis dan solutif, bukan hanya instruksi formal,” tegasnya.

Makhruzi berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman praja tentang peran dan fungsi BNPP RI, serta membangun komunikasi dan sinergi yang positif. “Semoga adik-adik kita dapat menjalani kuliah dengan baik dan menyelesaikannya dengan nilai yang baik dan sikap yang baik,” tutupnya.

Nur Kholis Ajak Praja Memahami Pentingnya Perbatasan dari Perspektif Global

Narasumber lain, anggota kelompok ahli BNPP RI, Nur Kholis, mendorong praja IPDN untuk memahami perbatasan negara dari perspektif global.

➡️ Baca Juga: Penumpukan Senjata Korut di Jepang Menjadi Ancaman yang Mendesak dan Perlu Diwaspadai

➡️ Baca Juga: Ibn al-Haytham, Ilmuwan Pertama Dunia yang Merupakan Tokoh Muslim