Lestari Moerdijat: Pentingnya Pengakuan Kerja Perawatan dalam Kebijakan Ekonomi

bila salsabila20 menit ago

0 3 minutes read

Jakarta – Ketidakadilan gender menjadi masalah yang mendalam dan kompleks, yang tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya kebijakan yang mengakui pentingnya kerja perawatan. Kerja perawatan, yang sering kali ditanggung oleh perempuan, mencakup berbagai aspek, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga pengasuhan anak. Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, menekankan bahwa selama pekerjaan ini masih dianggap sebagai urusan pribadi, ketidakadilan struktural akan terus berlanjut. “Kerja perawatan adalah fondasi yang mendukung keluarga, dunia kerja, dan perekonomian. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan aspek ini dalam pembuatan kebijakan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Kerja Perawatan: Sebuah Tanggung Jawab yang Terabaikan

Riset yang dilakukan oleh Populix berjudul “Studi Lanjut Kesenjangan Upah: Beban Pengasuhan dan Kerja Domestik yang Luput dari Hitungan Ekonomi” menunjukkan fakta yang mencolok. Dalam rumah tangga urban, perempuan menghabiskan sekitar 252 jam lebih banyak untuk melakukan pekerjaan domestik dalam setahun dibandingkan laki-laki. Selisih waktu ini sebanding dengan 31 hari kerja, asumsinya adalah delapan jam kerja sehari. Riset tersebut, yang melibatkan survei daring terhadap 1.000 rumah tangga urban pada Maret-April 2026, juga mencatat bahwa rata-rata perempuan menghabiskan waktu 3 jam 14 menit per hari untuk pekerjaan domestik, yang berarti sekitar 27% lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan oleh laki-laki.

Namun, beban yang ditanggung perempuan tidak hanya terbatas pada waktu. Mereka juga menghadapi tekanan mental dan keputusan yang lebih kompleks. Skor beban keputusan dan mental perempuan tercatat mencapai 59,7 dari 100, sementara laki-laki hanya 48,5. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya bekerja lebih lama, tetapi juga harus mengelola lebih banyak tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Menariknya, 71,7% perempuan terlibat dalam setidaknya 60% dari keputusan harian di rumah tangga, mulai dari pengaturan kebutuhan anak hingga belanja dan memenuhi kewajiban rumah tangga.

Struktur Sosial yang Tidak Adil

Menurut Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, permasalahan yang ada lebih berkaitan dengan struktur sosial dan pembagian peran yang tidak adil daripada masalah kapasitas individu perempuan. “Banyak perempuan yang harus menghadapi beban ganda; mereka diharuskan untuk produktif di tempat kerja, namun di saat yang sama tetap memikul sebagian besar tanggung jawab domestik dan pengasuhan,” ujarnya. Rerie, yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR RI, menekankan bahwa situasi ini membutuhkan perhatian serius.

Kesenjangan Upah: Realita yang Menghimpit Perempuan

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026 menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,69 juta per bulan, sementara perempuan hanya mendapatkan Rp2,86 juta. Kesenjangan ini menciptakan selisih sekitar Rp830 ribu, atau setara dengan 22% dari rata-rata upah laki-laki. Rerie menegaskan bahwa perbedaan upah ini harus menjadi acuan untuk mengkaji berbagai hambatan struktural yang dihadapi perempuan, termasuk pemisahan jenis pekerjaan berdasarkan gender, keterbatasan kesempatan untuk pengembangan karier, serta tanggung jawab pengasuhan yang tinggi.

Dampak Kesenjangan Terhadap Perempuan

Kesenjangan yang ada tidak hanya mencerminkan disparitas upah, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas bagi perempuan dalam masyarakat. Ketidakadilan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik perempuan, serta menghambat kemajuan mereka dalam berbagai bidang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengakuan kerja perawatan, Rerie mendorong langkah konkret untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berperspektif gender.

Langkah-Langkah Menuju Kebijakan yang Lebih Inklusif

Rerie menyerukan sejumlah langkah yang perlu diambil untuk membangun kebijakan ekonomi yang lebih adil. Beberapa langkah tersebut antara lain:

Memperkuat Data Nasional: Meningkatkan pengumpulan data mengenai penggunaan waktu untuk memahami kontribusi kerja domestik dan pengasuhan yang tidak dibayar.
Akun Satelit Ekonomi: Mengembangkan akun satelit ekonomi perawatan untuk mengukur dampak kerja perawatan terhadap perekonomian.
Akses Layanan Penitipan Anak: Memperluas akses terhadap layanan penitipan anak dan perawatan yang berkualitas serta terjangkau.
Cuti Melahirkan dan Pengasuhan: Menerapkan kebijakan cuti melahirkan dan cuti pengasuhan bagi ayah secara efektif untuk membagi tanggung jawab pengasuhan dengan lebih adil.
Transparansi Pengupahan: Memperkuat pengawasan terhadap praktik pengupahan melalui transparansi sistem penggajian dan penegakan prinsip upah setara untuk pekerjaan yang setara nilainya.

Peran Semua Pihak dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Rerie menegaskan bahwa kerja perawatan tidak boleh terus dianggap sebagai pekerjaan yang tidak terlihat dan sepenuhnya dibebankan kepada perempuan. Ia mengajak negara, dunia usaha, partai politik, dan masyarakat untuk bersatu dalam membangun ekosistem yang memungkinkan perempuan berkembang secara setara. “Kesetaraan gender bukanlah sekadar agenda sektoral, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan nasional,” ujarnya.

Dia menambahkan, memperjuangkan kesetaraan perempuan adalah sebuah keharusan. “Ketika kita berbicara tentang perempuan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, sesungguhnya kita sedang membicarakan agenda peradaban bangsa,” tegasnya.

Kesimpulan

Pengakuan kerja perawatan dalam kebijakan ekonomi merupakan langkah krusial untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya. Dengan menyadari dan menghargai kontribusi perempuan dalam kerja perawatan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada perempuan akan membawa perubahan signifikan dalam mengatasi ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Sudah saatnya kita semua berkontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan gender demi masa depan yang lebih baik.